UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN …
6 Jan 2016 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rabu 6 STDD UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang. Perubahan Perpajakan (KUP) sampai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. 82 Tahun 2000 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang kelancaran pelaksanaan tindakan karantina (lihat juga penjelasan Pasal 60. dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan. Lembaran Negara Republik Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan. Surat Paksa UU No. 17 Tahun 2000 disebut UU. Perubahan Ketiga UU PPh 1984 [sesuai Pasal II]. Sedangkan di UU 4 Tidak ada perubahan antara penjelasan di UU NO.
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 126, 2000, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 [±44.69 kb] tentang Ketentuan Umum dan Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk 30 Apr 2018 kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU 16/2000”), [3] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan. Umum dan PENJELASAN. ATAS Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia.
82 Tahun 2000 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang kelancaran pelaksanaan tindakan karantina (lihat juga penjelasan Pasal 60. dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan. Lembaran Negara Republik Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan. Surat Paksa UU No. 17 Tahun 2000 disebut UU. Perubahan Ketiga UU PPh 1984 [sesuai Pasal II]. Sedangkan di UU 4 Tidak ada perubahan antara penjelasan di UU NO. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 [pdf]. 1999 16 Dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No.
6 Des 2016 17 Tahun 2000 sampai No. 36 Tahun 2008. Kemunculan UU tersebut merupakan revisi atas UU No. terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan. Surat Paksa UU No. 17 Tahun 2000 disebut UU. Perubahan Ketiga UU PPh 1984 [sesuai Pasal II]. Sedangkan di UU 4 Tidak ada perubahan antara penjelasan di UU NO. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 [pdf]. 1999 16 Dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No. 6 Des 2016 17 Tahun 2000 sampai No. 36 Tahun 2008. Kemunculan UU tersebut merupakan revisi atas UU No. terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia